Pasalnya, hasil mediasi yang di lakukan oleh pihak Kecamatan Balerejo yang juga dihadiri Satpol PP, Kesbangpol dan juga dari Dinas Peternakan Kabupaten Madiun pada Senin (7/8) kemarin, terbukti para pelaku pengusaha ternak ayam tersebut tidak melakukan proses perijinan sesuai Perda yang ada.
Kasi Pembinaan, Pengawasan dan penyuluhan (Binwaslu) Satpol PP Kabupaten Madiun Tatik Wiyati saat dikonfirmasi mengatakan, pihak pelapor masih akan melakukan musyawarah pemufakatan bersama warga terkait Langkah yang akan dilakukan warga. Namun kalau berkaitan dengan Perda, hal tersebut sudah menyalahi aturan yang ada.
"Setelah mediasi kemarin, kami langsung kelapangan mengecek keberadaan kandang yang dimaksut. Untuk sementara kita mengedepankan Restorative justice dulu," kata Wiwik melalui pesan WhatsApp, Selasa (8/8/2023).
Sementara itu, salah satu anggota BPD Tapelan yang juga selaku pelapor menginginkan para peternak ayam harus mengikuti proses perijinan sesuai prosedur dan Peraturan Daerah (Perda) yang ada.
"Kami hanya minta ijinnya di jalankan dan di proses sesuai Perda dan aturan yang ada itu saja, selama ijin tidak ada sudah selayaknya usaha ini harus berhenti," katanya.
Sebelumnya diberitakan, puluhan warga Desa Tapelan, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun mengeluhkan bau menyengat dari kandang ayam yang berada dekat dengan tempat tinggal mereka.
Menurut beberapa warga itu, lokasi kandang tersebut hanya berjarak sekitar 20 meter. Sehingga, bau dari kotoran ayam itu sampai di pemukiaman warga, selain bau keberadaan kandang ayam itu juga mengundang banyaknya lalat.
Menanggapi keluhan warga itu, Kepala Desa Tapelan, Sumino mengatakan, pemilik kandang belum meminta ijin kepihak Desa Tapelan. Bahkan, Sumino mengaku juga tidak diberitahu terkait kandang ayam yang lokasinya dekat dengan pemukiman warga tersebut.
"Saya belum mengijini dan tidak memberi tahu saya. Belum ada ijin kepada saya, wong deso iku sok-sok gawe sak karepe dewe ngono kae lomas," katanya. Dodik