 |
| Rapat Paripurna penyampaian jawaban Penjabat bupati terhadap APBD Kabupaten Madiun tahun anggaran 2025. (Foto: Dodik/MDNtimes) |
Rapat paripurna tersebut dihadiri segenap Pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Madiun, PJ. Sekda Kabupaten Madiun dan juga Forum Komordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam penjelasannya, PJ Bupati Madiun Tontro Pahlawanto menyampaikan beberapa jawaban dari seluruh fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Madiun.
Diantaranya pertanyaan dari Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai PDI Perjuangan, Fraksi Partai PKB, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem serta dari Fraksi Partai PKS.
Terkait pertanyaan dari Fraksi PKB tentang program pengentasan kemiskinan berbasis perlindungan sosial, PJ Bupati Madiun Tontro Pahlawanto menjelaskan Pemerintah kabupaten Madiun sudah memberikan bantuan untuk siswa miskin dan RTLH.
"Perintah Kabupaten Madiun telah mengalokasikan anggaran untuk meringankan beban hidup masyarakat melalui program pengentasan kemiskinan meliputi jaminan kesehatan bagi masyarakat (UHC), bantuan siswa miskin, bantuan RTLH dan bantuan sosial lainnya," ujar Tontro.
Tontro juga menjelaskan pertanyaan, saran serta himbauan dari Fraksi Partai Gerindra terkait saran pembangunan infrastruktur hijau.
"Saran terkait dengan pembangunan infrastruktur hijau akan kami perhatikan dan ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," tambahnya.
Selain itu, Tontro juga memberikan jawaban terkait pertanyaan lain dari fraksi partai Gerinda tentang peningkatan kapasitas SDM (sumber daya manusia) perangkat desa.
"Telah dilakukan bimtek secara rutin dan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas SDM baik tata kelola pemerintahan maupun tata kelola keuangan desa," jelasnya.