NGAWI, MDNtimes.id - Beberapa peserta Warga Belajar (WB) di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) MODERN, Ngawi mengaku kecewa.
Pendidikan gratis yang dijanjikan oleh pihak PKBM itu ternyata hanya isapan jempol, pasalnya mereka dibebani biaya Rp400 ribu rupiah saat pengambilan Ijazah.
"Intine bayar digawe nebus ijazah (Intinya bayar Rp400 ribu itu untuk nebus ijazah)," ungkap N salah satu WB.
Sambil menunjukkan bukti transfer pembayaran, uang itu dikirim langsung ke nomor rekening pribadi Kepala PKBM Anggriawan Eka Wardhana dengan keterangan Pembayaran Ijazah.
Sementara itu, Ketua Yayasan Pendidikan Modern Istamar membantah jika biaya Rp400 ribu itu untuk mengambil ijazah. Menurut Istamar, uang itu untuk pentas seni setelah mereka lulus.
"Yang di Brosur itu memang semua gratis, mulai dari pendaftaran, SPP, pembelajaran gratis. Kemudian setelah lulus cuman kita mengadakan musyawarah perwakilan mengadakan kegiatan seperti pentas seni. La itu dibiayai dari Rp400 itu," kata Istamar.
Terkait bukti transfer ke rekening Kepala Sekolah yang menyebutkan untuk membayar Ijazah itu, menurut Istamar adalah salah persepsi dari para WB.
"Itu bahasa yang mengetik saja untuk bayar ijazah, tapi gak ada bayar ijazah," tambah Istamar.
Namun Istamar membenarkan jika setiap Warga Belajar yang belum bayar uang Rp400 ribu itu belum bisa menerima ijazah mereka.
"Bisa juga (tidak dikasih ijazah) karena mereka belum bayar," tambahnya.
Terkait biaya Ijazah itu, Zainal Fanani kepala bidang Paud dan Dikmas pada Dinas Pendidikan Ngawi mengatakan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayan sebenarnya mengeluarkan ijasah secara gratis.
"Kalau alasan untuk mengambil ijazah. ijazah juga sudah diberikan free oleh Kemendibud," ungakap Zainal Fanani saat ditemui diruangannya, Senin (13/2/2023).
Selain itu, untuk menunjang pembelajaran WB di PKBM, Zainal Fanani mengatakan bahwa Pemerintah sudah menggelontorkan anggran dalam program Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk usia 7 hingga 24 tahun.
"Usia 7 sampai 24 tahun sudah mendpatkan BOP per WB mas. Apakah dari BOP kurang atau tidak itu tinggal pengelolaan PKBM nya aja," katanya. (dep)