Inspektorat Kabupaten Madiun Serahkan LHP Pos Audit Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2023

Pj Bupati Madiun Tontro Pahlawanto saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Madiun pada pos pengelolaan keuangan desa Siswaskeudes tahun anggaran 2023. Foto: Dodik/MDNtimes

Madiun, MDNtimes.id - Pejabat (Pj) Bupati Madiun Tontro Pahlawanto menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Madiun pada pos pengelolaan keuangan desa Siswaskeudes tahun anggaran 2023, bertempat di Pendopo Ronggo Jumeno, Kamis (12/9/2024).

Acara penyerahan LHP tahun 2023 dan Entry meeting audit pengelolaan keuangan desa Siswaskeudes tahun anggaran 2024 yang diselenggarakan oleh Isnpektorat itu dihadiri BPKP Perwakilan Jawa Timur, Kepala Dinas PMD, Camat dan seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Madiun.

Dalam sambutannya, Inspektur Joko Lelono menyampaikan, pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat merupakan wujud dari perhatian pemerintah dalam melakukan pengawasan pengelolaan anggaran khususnya di tingkat desa. 

Inspektur Joko Lelono saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Madiun pada pos pengelolaan keuangan desa Siswaskeudes tahun anggaran 2023. Foto: Dodik/MDNtimes.

 "Saat ini indeks korupsi di Kabupaten Madiun Indeksnya cukup bagus 80,09. Untuk itu, mari kita pertahankan bersama. Termasuk hari ini adalah dalam rangka upaya mempertahankan Kabupaten Madiun yang namanya pencegahan korupsi," ujar Joko Lelono.

Ditempat yang sama, Pj Bupati Madiun Tontro Pahlawanto memberikan apresiasi kepada Inspektorat selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang sudah menaruh perhatian kepada Pemerintah Desa khususnya dalam hal pengelolaan keuangan. 

 "Kita berikan Apresiaai kepada semua pihak yang telah bersinergi serta terus berupaya menciptakan pemerintahan desa yang bersih, berwibawa, bebas dari praktek Korupsi," kata Tontro.

Tontro berharap, dengan pemeriksan rutin yang dilakukan oleh Inspektorat itu bisa menjadikan pengelolaan keuangan seluruh pemerintah desa yang ada di Kabupaten Madiun bisa lebih baik dari tahun ke tahun.

 "Pemerintah Daerah melalui Inspektorat saya berharap tata kelola keuangan untuk wilayah desa tidak semakin buruk tapi semakin baik," jelas Tontro.
Previous Post Next Post