MDNtimes.id - Diduga terlibat jaringan peredaran Narkoba, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Teddy Minahasa, kini telah ditempatkan khusus Di Div Propam Polri.
Seperti yang diungkapkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, penangkapan Kapolda Jatim Irjen Pol Teddy Minahasa merupakan hasil pengembangan yang dilakukan Polda Metro Jaya terkait jaringan Narkoba.
"Beberapa waktu lalu, Polda Metro Jaya melakukan pengembangan terhadap jaringan peredaran Narkoba, yang berawal dari laporan masyarakat," ungkap Kapolri, Jumat (14/10/2022)
Kapolri menyampaikan, awalnya, Polda Metro Jaya berhasil mengamankan tiga warga sipil pengedar Narkoba. Dari situ dikembangkan hingga mengarah ke beberapa Anggota Polri.
"Kemudian dilakukan pengembangan sehingga Diduga mengarah dan melibatkan anggota polisi berpangkat Bripka dan Anggota Polisi berpangkat kompol dengan jabatan kapolsek," ujar Kapolri.
Pengembangan terus dilakukan hingga mengarah ke Anggota Polisi yang berpangkat AKBP, mantan Kapolres Bukit Tinggi, hingga nama Irjen Pol Teddy Minahasa.
"Berkembang ke pengedar lain dan mengarah kepada personel berpangkat AKBP, mantan kapolres Bukit Tinggi. Dari situ, kita melihat ada keterlibatan TM. Atas dasar hal itu pula, kemarin saya minta kadiv propam untuk jemput dan melakukan pemeriksaan terhadap Irjen TM," terang Kapolri.
Menurut Kapolri, setelah dilakukan pemeriksaan, Irjen Pol Teddy Minahasa terduga melanggar dan sudah dilakukan penempatan khusus.
"Tadi pagi telah dilaksanakan gelaran untuk menentukan. Saat ini, Irjen TM terduga pelanggar dan sudah dilakukan penempatan khusus," jelas Kapolri.
Atas kejadian itu, Kapolri menegaskan, akan menindak siapapun itu yang terbukti melakukan tindak pidana meskipun, anggotanya sendiri.
"Saya minta Kapolda Metro terkait kasus penanganan pidananya. Saya minta siapapun itu , apakah sipil, apakah Polri, bahkan Irjen TM itu tuntaskan dan dikembangkan," jelas Kapolri.
Sebagai bentuk keseriusan Kapolri dalam memberantas jaringan Narkoba, Dirinya memperingatkan bagi anggotanya untuk tidak bermain-main dengan barang haram itu, karena akan dilakukan tindakan tegas. (*)
