Dalam aksinya, puluhan warga itu sambil membawa spanduk yang bertuliskan "Tidak Trasparansi Penggunaan Keuangan AD, DD dan PADes Dempelan". Mereka menilai Keterlambatan pembayaran Tukin Perangkat Desa, Guru TK, PAUD dan penjaga makam itu karena kurang transparannya Pemerintah Desa (Pemdes) Dempelan dalam mengelola keuangan desa.
Suwarno, koordinator aksi unjuk rasa itu mengatakan, apa yang dilakukan oleh puluhan warga Desa Dempelan hari ini sebagai wujud keprihatinan masyarakat setelah mendengar Tukin Perangkat Desa, Insentif penjaga makam serta gaji Guru TK dan PAUD hampir satu tahun belum diberikan oleh Pemdes Dempelan tersebut.
"Demo ini awalnya itu, karena ada keterlambatan pembayaran Tunjangan Kinerja Perangkat Desa, terus honorer guru PAUD, TK serta Insentif penjaga makam ataupun penjaga pasar dan guru TPA. Sehingga mencuatlah aksi demo tersebut," kata Suwarno.
 |
| Foto: Suwarno, koordinator aksi unjuk rasa saat menyampaikan tuntutannya didepan Camat Madiun. Dok. Dodik MDNtimes |
Sementara itu Camat Madiun Hariono saat menemui puluhan warga yang melakukan aksi unjuk rasa itu menyampaikan, apa yang menjadi tuntutan mereka akan ia fasilitasi. Dirinya akan melakukan Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) bersama perwakilan unjuk rasa, BPD dan juga Pemdes Dempelan.
"Kami mohon untuk lebih efektif dan efisiennya nanti ada perwakilan 1 atau 2 orang dari masyarkat, BPD sama Pemerintah Desa kita Muspika. Nanti kita bahas kita selesaikan dengan harapan Masyarakat ini tetap Kondusif," kata Hariono.
Ditempat yang sama, Ketua BPD Dempelan, Supriyanto, ditemui usai mengikuti Muspika mengatakan, musyawarah yang dilakukan hari ini menghasilkan pernyataan dari Pemdes Dempelan tidak akan mengulangi lagi kesalahan dalam pengelolaan keuangan desa.
"Tadi sudah saling membuat pernyataan, kesalahan yang dilakukan di tahun 2023 tidak akan terulang kembali. Yang jelas resume dari kesepakatan tadi bahwa sudah dibayarkan semua Tukin (Perangkat Desa) baik gaji guru TK, Posyandu itu sudah clear semua," ungkap Supriyanto.
Dalam musyawarah yang difasilitasi oleh Camat Madiun itu, kata Supriyanto, Bendahara Desa Dempelan Tatik Pudji Rahayu mengakui uang hasil lelang TKD dan pengelolaan Pasar dibawa oleh Kepala Desa. Tapi, Beberapa hari lalu sudah dikembalikan
"Betul (dibawa Kades) memang itu sumber dari bendahara. Kalau nominalnya kurang tahu. Cuma kemarin setahu saya informasinya sudah diganti ditransfer Rp150 juta dan seluruhnya sudah disalurkan," jelas Supriyanto.
Menurut Supriyono, sebelum terjadinya aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Desa Dempelan hari ini, pihak BPD sudah melakukan berbagai upaya, salah satunya memanggil perangkat desa dan juga keluarga kades untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut.
"Kemarin sudah satu kali saya memanggil Perangkat Desa dan Bendahara, sudah saya komunikasikan tolong segera diselesaikan. Dan kami sudah memanggil dari keluarga pak Lurah (Kades). Yang ke tiga dua-duanya saya temukan saya klarifikasi dana itu bagaimana penyelesainnya. Kemarin katanya akhir November akan selesai semua, tapi kenyataannya tidak selesai. Akhirnya masyarakat demo itu," jelasnya
Perlu diketahui, saat puluhan warga melakukan aksi unjuk rasa hari ini, Kepala Desa Dempelan Kuncoro tidak ada di ruang kerjanya. Dari keterangan Supriyanto, Kades Dempelan itu sudah tiga bulan tidak masuk kantor karena sakit. Dodik